Gresik, 18 September 2026 – Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan pembangunan jargas akan terus dilanjutkan hingga mencapai sasaran 1 juta sambungan rumah pada 2028. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan gas bumi domestik dan mendukung agenda swasembada energi. Dudung menyampaikan target tersebut ketika meninjau kesiapan pengoperasian jargas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pemasangan jaringan, tetapi benar-benar dapat beroperasi dan digunakan masyarakat. Karena itu, berbagai hambatan perizinan hingga penetapan badan usaha pengelola menjadi bagian yang ikut dikawal pemerintah.

Pembangunan jargas rumah tangga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Untuk periode 2025–2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 119.379 sambungan rumah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Target tersebut menjadi tahapan menuju pengembangan jaringan yang jauh lebih luas dalam beberapa tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya juga menyiapkan percepatan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan rumah di berbagai kota pada 2026. Pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, ketersediaan infrastruktur, dan kedekatan dengan sumber gas yang dapat dimanfaatkan. Dengan tahapan tersebut, pemerintah menargetkan satu juta sambungan rumah sudah dapat direalisasikan pada 2028.

Dalam kunjungannya ke Gresik, Dudung meninjau langsung lokasi Metering Regulating Station atau MRS yang menjadi bagian penting dari sistem distribusi gas kepada pelanggan. Peninjauan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat yang menjadi calon penerima manfaat program. Dudung didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Herry Murahmanta. Pemerintah ingin memastikan jaringan yang telah dibangun segera memasuki tahap pengoperasian setelah berbagai persyaratan dipenuhi. Progres fisik pembangunan jargas di Gresik disebut telah mencapai sekitar 95,4 persen, sementara persoalan perizinan yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan juga terus diselesaikan. Penyelesaian tersebut penting agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak terlalu lama menunggu sebelum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Salah satu tujuan utama perluasan jargas adalah menekan penggunaan LPG yang sebagian kebutuhannya masih dipenuhi melalui impor. Pemanfaatan gas bumi domestik melalui jaringan pipa memungkinkan sumber energi disalurkan secara langsung kepada rumah tangga tanpa bergantung sepenuhnya pada distribusi LPG dalam tabung. Dudung mengatakan dukungan kementerian dan lembaga diperlukan agar proses perizinan untuk lokasi pembangunan berikutnya sudah disiapkan sejak tahap perencanaan. Proses tersebut juga perlu dilakukan secara paralel sehingga pembangunan dan pengoperasian jaringan dapat berlangsung lebih cepat. Selain menekan impor LPG, perluasan jargas diharapkan membuat akses masyarakat terhadap energi menjadi lebih mudah. Pemerintah menempatkan pengembangan jaringan tersebut sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Dari sisi masyarakat, pemerintah menilai penggunaan jargas dapat membantu menekan pengeluaran energi rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dudung memberikan gambaran mengenai pengeluaran gas yang sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp70 ribu dan berpotensi turun menjadi sekitar Rp20 ribu melalui penggunaan jargas pada kondisi yang ia contohkan. Besaran penghematan aktual tentu dapat berbeda bergantung pada volume pemakaian, tarif yang berlaku, serta karakter konsumsi masing-masing pelanggan. Selain pertimbangan harga, sistem jaringan memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu mencari dan mengganti tabung setiap kali persediaan LPG habis. Kondisi tersebut dinilai bermanfaat ketika kebutuhan gas muncul pada malam hari atau ketika LPG sulit diperoleh dari pengecer. Gas yang disalurkan melalui jaringan dapat tersedia secara berkelanjutan selama sistem distribusi dan pasokannya beroperasi normal.

Pemerintah juga mengembangkan konsep jargas berbasis CNG atau compressed natural gas untuk memperluas pelayanan ke daerah yang belum tersambung dengan jaringan transmisi utama. Pendekatan yang dikenal sebagai beyond pipeline tersebut memungkinkan gas dikompresi dan diangkut menuju wilayah tertentu sebelum disalurkan kepada pelanggan melalui jaringan distribusi lokal. Skema ini menjadi alternatif karena pembangunan pipa transmisi membutuhkan investasi besar dan waktu yang relatif panjang. Implementasinya antara lain telah dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jargas berbasis CNG di wilayah tersebut telah melayani 4.545 sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, dan empat pelanggan komersial. Jaringan distribusinya memiliki panjang lebih dari 141 kilometer dengan rata-rata penyaluran sekitar 84 ribu meter kubik gas per bulan atau setara pemanfaatan sekitar 64 metrik ton LPG setiap bulan.

Secara nasional, pengelolaan jargas sebelumnya telah menjangkau sekitar 827 ribu sambungan rumah yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten atau kota. Pemerintah ingin memperluas cakupan tersebut dengan berbagai skema pendanaan serta model pembangunan yang menyesuaikan karakter setiap daerah. Melalui rencana pembangunan jangka menengah, pengembangan jargas diarahkan untuk bertambah secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Pembangunan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga memerlukan kepastian sumber gas, kesiapan jaringan distribusi, dan jumlah calon pelanggan yang memadai. Daerah yang tidak memiliki akses langsung terhadap pipa transmisi dapat menggunakan pendekatan CNG sebagai salah satu alternatif. Strategi tersebut memungkinkan perluasan pemanfaatan gas domestik tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan jaringan pipa utama.

Untuk mengejar target satu juta sambungan, Kantor Staf Presiden akan mengawal sejumlah tahapan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tahapan itu mencakup penyelesaian sisa perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, serta penetapan alokasi gas dan titik serah. Pemerintah juga harus menetapkan wilayah jaringan distribusi serta harga gas rumah tangga sebelum sambungan dapat beroperasi secara penuh. Dudung meminta berbagai proses tersebut tidak dilakukan secara berurutan apabila sebenarnya dapat diproses secara paralel. Cara tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu antara pembangunan infrastruktur dan pengoperasiannya. Kepastian regulasi dan kesiapan badan usaha menjadi penting karena pembangunan fisik saja belum cukup untuk memastikan gas dapat segera mengalir ke rumah masyarakat.

Percepatan jargas juga berkaitan dengan upaya meningkatkan pemanfaatan produksi gas bumi nasional untuk kebutuhan domestik. Selama ini LPG masih mempunyai peran besar sebagai sumber energi rumah tangga, sementara sebagian pasokannya harus didatangkan dari luar negeri. Semakin luas jargas digunakan di wilayah yang mempunyai sumber dan infrastruktur gas memadai, semakin besar pula peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Namun, pengembangan tersebut membutuhkan perencanaan yang memperhitungkan kontinuitas pasokan, keekonomian proyek, keselamatan jaringan, dan kemampuan masyarakat mengakses layanan. Pemerintah karena itu mengembangkan kombinasi jaringan pipa konvensional dan sistem beyond pipeline. Pendekatan tersebut diharapkan membuat gas bumi dapat menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit dilayani melalui infrastruktur transmisi utama.

Target satu juta sambungan rumah pada 2028 menjadi salah satu tahapan penting dalam strategi pemerintah memperluas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan jaringan sekaligus menyelesaikan hambatan administratif agar infrastruktur yang telah tersedia dapat segera digunakan. Pengoperasian jargas di Gresik menjadi salah satu bagian dari program tersebut, bersamaan dengan pembangunan di sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Selain memperluas akses energi, pemerintah berharap jargas mampu mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memberikan alternatif energi yang lebih praktis bagi rumah tangga serta pelaku UMKM. Pencapaian sasaran tersebut akan bergantung pada koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan kesiapan pasokan gas di setiap wilayah. Dengan penyelesaian perizinan dan pembangunan yang berjalan paralel, pemerintah menargetkan seluruh sasaran satu juta sambungan dapat tercapai pada 2028.