Jakarta, 22 September 2026 – Menteri Perdagangan Budi Santoso merespons kelangkaan beras premium yang masih terjadi di sejumlah jaringan ritel modern. Pemerintah memastikan terus berkomunikasi dengan pengusaha ritel untuk memperkuat pasokan dan mencegah kekosongan stok berkepanjangan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan distribusi beras dari Perum Bulog ke pasar rakyat maupun ritel modern. Budi mengatakan skema penyaluran tersebut sebelumnya telah disepakati bersama pemangku kepentingan terkait. Pemerintah berharap tambahan pasokan dapat membuat ketersediaan beras kembali stabil secara bertahap.

Budi menjelaskan Bulog akan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di tingkat konsumen. Penyaluran tidak hanya diarahkan untuk beras medium, tetapi juga beras premium yang belakangan sulit ditemukan di sejumlah gerai. Pemerintah sebelumnya meminta Bulog mengoptimalkan stok beras premium yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan jaringan ritel. Koordinasi juga dilakukan bersama asosiasi peritel agar mekanisme distribusi dapat berjalan lebih cepat. Langkah tersebut diharapkan mengisi kembali rak-rak beras yang mengalami kekosongan.

Perum Bulog menyiapkan kapasitas penyaluran beras premium hingga sekitar 75.000 ton setiap bulan untuk sejumlah jaringan ritel modern. Pemerintah sebelumnya juga menyiapkan sekitar 300.000 ton Cadangan Beras Pemerintah untuk diolah menjadi beras premium. Pasokan tersebut menjadi bagian dari intervensi untuk memperbesar ketersediaan produk yang dapat dibeli masyarakat. Selain beras premium, Bulog juga memperkuat distribusi beras medium melalui program stabilisasi. Dengan intervensi tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan sekaligus meredam tekanan harga di tingkat konsumen.

Kelangkaan beras premium di ritel modern bukan persoalan yang baru muncul dalam beberapa hari terakhir. Sejak awal September, beras premium kemasan lima kilogram dilaporkan sulit ditemukan di sejumlah gerai. Pemerintah ketika itu telah mendorong produk premium Bulog masuk lebih luas ke minimarket, supermarket, dan jaringan ritel lainnya. Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia serta Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Distribusi Bulog kemudian dipandang sebagai salah satu cara untuk mengisi ruang yang ditinggalkan produk premium swasta.

Dari sisi peritel, persoalan harga turut disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan. Aprindo sebelumnya menyatakan pasokan beras premium sebenarnya masih tersedia, tetapi harga pembelian dari sejumlah pemasok telah berada di atas Harga Eceran Tertinggi. Kondisi tersebut menyulitkan peritel karena produk harus tetap dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku. Jika harga beli sudah lebih tinggi daripada harga jual yang diperbolehkan, peritel menghadapi risiko kerugian. Situasi inilah yang disebut turut membuat sebagian jaringan ritel mengurangi atau tidak mengambil stok dari pemasok tertentu.

Persoalan pasokan kemudian mendapat perhatian tambahan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi. Kementerian Pertanian menyatakan menemukan produk yang kandungan fortifikasinya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan setelah dilakukan pengujian laboratorium. Sebanyak 25 dari 27 merek yang diuji disebut tidak memenuhi kadar fortifikasi sebagaimana tercantum pada label. Pemerintah kemudian mengambil langkah pengawasan dan penarikan terhadap produk yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut ikut memengaruhi pilihan produk beras yang tersedia bagi konsumen di sejumlah ritel.

Budi sebelumnya memastikan pemerintah tetap menyiapkan pasokan untuk mengantisipasi dampak penarikan beras fortifikasi tersebut. Salah satu instrumennya adalah beras stabilisasi dari Bulog yang kini dipasarkan dengan merek Beras Kita. Pemerintah menyebut penyaluran Beras Kita disiapkan dalam jumlah besar untuk memperkuat ketersediaan di pasar. Distribusinya diarahkan tidak hanya ke ritel modern, tetapi juga pasar rakyat sehingga akses masyarakat terhadap beras tetap terjaga. Kebijakan itu berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan pasokan beras premium.

Di tengah persoalan tersebut, pemantauan Kementerian Perdagangan di Pasar Potrojayan, Sleman, pada 21 September menunjukkan stok sejumlah kebutuhan pokok relatif tersedia dan harga terkendali di lokasi tersebut. Beras SPHP Bulog tercatat sekitar Rp12.500 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium sekitar Rp15.000 per kilogram. Pemerintah menegaskan pemantauan harga terus dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok. Data tersebut merupakan kondisi di pasar yang dipantau dan tidak serta-merta menggambarkan ketersediaan di seluruh ritel modern nasional.

Pemerintah kini berupaya menyelesaikan persoalan dari dua sisi sekaligus, yakni ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Penambahan pasokan tidak akan efektif apabila harga dari pemasok tetap berada di atas batas yang memungkinkan peritel menjual sesuai ketentuan. Sebaliknya, pengendalian harga juga membutuhkan pasokan yang cukup agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, pemasok, penggilingan, dan jaringan ritel menjadi bagian penting dalam proses stabilisasi. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan terhadap mutu serta informasi produk beras yang beredar.

Untuk sementara, Budi memastikan pemerintah tidak membiarkan kekosongan beras premium di ritel modern berlangsung tanpa intervensi. Bulog diminta terus meningkatkan distribusi, termasuk mengoptimalkan pasokan premium yang disiapkan untuk jaringan ritel. Tambahan pasokan diharapkan secara bertahap memperbanyak pilihan bagi konsumen setelah sejumlah produk mengalami kelangkaan maupun penarikan. Pemerintah juga akan melanjutkan komunikasi dengan pelaku ritel untuk mengetahui kondisi stok di lapangan. Efektivitas langkah tersebut selanjutnya akan terlihat dari ketersediaan beras premium di gerai serta pergerakan harga pada tingkat konsumen.