Jakarta, 4 Mei 2026 – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyoroti dugaan intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika yang menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi toleransi beragama. Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya menjaga kebebasan beribadah di Indonesia.

Dirjen HAM menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa tekanan atau ancaman. Tindakan intimidasi dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai kebhinekaan yang dijunjung tinggi.

Pemerintah mendorong agar aparat setempat segera melakukan penelusuran terhadap dugaan peristiwa tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan situasi tetap kondusif serta memberikan rasa aman bagi jemaat yang terdampak.

Selain penegakan hukum, pendekatan dialog juga dinilai penting untuk meredam potensi konflik. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan secara damai.

Dirjen HAM juga mengingatkan bahwa toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kesadaran bersama dalam menghargai perbedaan menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kerukunan harus terus diperkuat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap warga dapat beribadah dengan aman dan tanpa gangguan di seluruh wilayah Indonesia.