Jakarta, 4 September 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sebanyak 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial terindikasi melakukan aktivitas judi online. Data tersebut diterima Kemensos dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kini sedang ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tingkat keterlibatan masing-masing pegawai. Dari total 1.900 orang yang teridentifikasi, sebanyak 1.816 merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 42 orang berstatus PPPK paruh waktu, dan 42 lainnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai yang terindikasi paling banyak berasal dari satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan. Gus Ipul memastikan Kemensos tidak akan membiarkan persoalan tersebut tanpa tindak lanjut dan akan menjatuhkan tindakan sesuai ketentuan setelah proses pemeriksaan selesai. Tingkat sanksi nantinya disesuaikan dengan kesalahan dan hasil pendalaman terhadap masing-masing pegawai.

Gus Ipul mengatakan data dari PPATK menjadi dasar awal bagi Kemensos untuk melakukan pemeriksaan, bukan langsung menetapkan seluruh nama yang tercantum telah melakukan pelanggaran dengan tingkat kesalahan yang sama. Penelusuran dibutuhkan untuk mengetahui aktivitas transaksi yang dilakukan, frekuensinya, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan dugaan judi online tersebut. Kemensos ingin memastikan tindakan administratif diberikan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi dan sesuai ketentuan kepegawaian. Langkah itu juga penting karena status pegawai yang masuk dalam data berbeda-beda, mulai dari PNS hingga PPPK. Konsekuensi administratif terhadap masing-masing status kepegawaian dapat berbeda sehingga penanganannya harus dilakukan secara cermat. Namun Gus Ipul menegaskan seluruh pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran tetap akan mendapatkan tindakan.

Sanksi yang disiapkan memiliki beberapa tingkatan, mulai dari peringatan hingga tindakan yang dapat berdampak langsung terhadap kelanjutan karier pegawai. Kemensos dapat memberikan peringatan, menunda pembayaran tunjangan kinerja, maupun menjatuhkan penurunan pangkat sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan. Untuk PPPK, konsekuensi juga dapat berupa tidak diperpanjangnya kontrak kerja apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran yang memenuhi dasar untuk tindakan tersebut. Dalam kasus yang lebih berat, pemberhentian dapat menjadi bagian dari sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, setiap pegawai tidak otomatis mendapatkan hukuman yang sama hanya karena namanya terdapat dalam data awal. Pemeriksaan individual tetap menjadi dasar sebelum keputusan mengenai sanksi dijatuhkan.

Temuan terhadap 1.900 ASN tersebut mendapatkan perhatian khusus karena pegawai Kemensos bekerja dalam institusi yang menangani berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat. Integritas pegawai menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan program dan anggaran yang menyentuh kelompok masyarakat rentan. Aktivitas judi online juga dinilai dapat menimbulkan persoalan lebih luas apabila memengaruhi kondisi keuangan maupun kedisiplinan seorang pegawai. Karena itu, penanganannya tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan pribadi, tetapi juga dikaitkan dengan kewajiban ASN mematuhi aturan dan menjaga profesionalitas. Kemensos ingin memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan sosial yang menjadi tanggung jawab lembaga. Penelusuran terhadap data pegawai kemudian menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin internal.

Selain pegawai, Kemensos sedang menghadapi persoalan lebih besar terkait penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki hubungan dengan transaksi judi online. Berdasarkan data PPATK yang diterima kementerian, lebih dari 1,4 juta penerima bansos masuk dalam data yang membutuhkan pendalaman. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan temuan terhadap pegawai sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu dan koordinasi yang luas. Kemensos melakukan penyisiran untuk memastikan apakah aktivitas tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat yang namanya tercatat dalam rekening bansos. Kemungkinan lain juga diperiksa, termasuk penggunaan rekening atau identitas oleh anggota keluarga maupun pihak lain. Pendalaman diperlukan agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang justru merugikan penerima manfaat yang sebenarnya tidak melakukan aktivitas tersebut.

Gus Ipul menjelaskan sebagian penerima manfaat yang masuk dalam data telah diberikan kesempatan melakukan klarifikasi. Dari proses tersebut ditemukan sejumlah orang yang mengaku sudah tidak lagi melakukan aktivitas judi online sejak tahun sebelumnya dan menyatakan tidak akan mengulanginya. Kemensos tidak hanya melihat data transaksi secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan kondisi aktual penerima manfaat. Pendekatan tersebut diperlukan karena bansos berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar keluarga sehingga penghentian bantuan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus memastikan status ekonomi penerima sekaligus melihat siapa sebenarnya yang melakukan transaksi. Verifikasi menjadi tahapan penting agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendalaman juga menemukan bahwa sebagian aktivitas yang terdeteksi tidak selalu dilakukan oleh orang yang namanya tercatat sebagai pengurus penerima bansos. Dalam satu keluarga, rekening maupun identitas dapat berkaitan dengan anggota keluarga lain seperti suami, istri, anak, atau cucu yang berada dalam satu Kartu Keluarga. Kondisi tersebut membuat Kemensos perlu membedakan antara pengurus yang tercatat sebagai penerima manfaat dengan anggota keluarga lain yang menggunakan akses keuangan tersebut. Perbedaan itu penting karena dapat memengaruhi keputusan mengenai kelanjutan bantuan. Pemerintah tidak ingin keluarga miskin kehilangan bantuan hanya karena data belum mampu menunjukkan secara tepat siapa yang melakukan transaksi. Karena itu, pemeriksaan lapangan atau ground check menjadi bagian dari proses verifikasi yang sedang berjalan.

Persoalan judi online di kalangan penerima bansos juga berkaitan dengan tujuan penggunaan bantuan pemerintah. Dana bansos pada dasarnya diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima manfaat. Pemerintah ingin bantuan digunakan untuk kebutuhan seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok keluarga lainnya, bukan dialihkan menuju aktivitas perjudian. Karena itu, Kemensos terus melakukan edukasi bersama pemerintah daerah dan para pendamping sosial di lapangan. Penerima manfaat diberikan pemahaman mengenai penggunaan bantuan sekaligus konsekuensi apabila dana tidak dimanfaatkan sesuai tujuan. Pendekatan edukatif tersebut diharapkan dapat menekan jumlah penerima bansos yang terlibat aktivitas judi online pada periode berikutnya.

Kemensos juga melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah serta pilar-pilar sosial yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program bantuan. Pendamping di daerah memiliki peran penting karena mengetahui kondisi keluarga penerima secara lebih dekat dibandingkan pemerintah pusat. Informasi dari lapangan dapat digunakan untuk memverifikasi data transaksi sekaligus mengetahui perubahan kondisi ekonomi penerima. Kombinasi data PPATK dengan pemeriksaan langsung diharapkan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Gus Ipul menilai proses tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi harus dilakukan agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Perbaikan kualitas data menjadi bagian penting karena pemerintah mengelola program yang melibatkan jutaan keluarga di seluruh Indonesia.

Temuan 1.900 ASN Kemensos yang terindikasi judi online kini menjadi bagian dari evaluasi internal yang akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan masing-masing pegawai. Gus Ipul memastikan tindakan dapat bergerak dari peringatan, penundaan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, tidak memperpanjang kontrak PPPK, hingga pemberhentian apabila memenuhi ketentuan. Pada saat bersamaan, Kemensos terus memverifikasi lebih dari 1,4 juta penerima bansos yang masuk dalam data terkait aktivitas serupa untuk memastikan siapa sebenarnya yang melakukan transaksi. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati agar penegakan disiplin tidak mengorbankan prinsip keadilan maupun hak masyarakat yang memang memenuhi persyaratan menerima bantuan. Edukasi bersama pemerintah daerah dan pendamping sosial juga diperkuat untuk mencegah dana bantuan digunakan pada aktivitas yang tidak sesuai peruntukannya. Melalui penindakan internal dan pembenahan data penerima manfaat, Kemensos ingin memastikan program perlindungan sosial dikelola dengan integritas sekaligus semakin tepat sasaran.