Jakarta, 10 September 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penataan kabel udara yang selama ini terlihat semrawut di berbagai wilayah ibu kota dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki estetika kota sekaligus meningkatkan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selama bertahun-tahun, keberadaan kabel yang bertumpuk di tiang maupun menjuntai di sejumlah ruas jalan menjadi salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan warga. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko ketika terjadi cuaca ekstrem atau kerusakan infrastruktur. Karena itu, penataan kabel masuk dalam agenda pembenahan perkotaan yang diprioritaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menilai Jakarta sebagai kota metropolitan perlu memiliki tata ruang yang lebih rapi dan modern. Salah satu langkah yang dianggap paling efektif adalah memindahkan jaringan utilitas dari udara ke bawah tanah secara bertahap. Dengan sistem tersebut, kabel telekomunikasi maupun jaringan pendukung lainnya tidak lagi memenuhi ruang di atas jalan. Penataan juga diharapkan membuat proses pemeliharaan infrastruktur lebih terorganisasi. Langkah tersebut sejalan dengan konsep kota besar dunia yang telah lebih dulu mengurangi penggunaan kabel udara di kawasan perkotaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jaringan kabel yang tersebar di berbagai wilayah melibatkan banyak operator dan pemilik infrastruktur. Karena itu, proses penataan membutuhkan koordinasi lintas instansi serta dukungan dari pelaku usaha yang memanfaatkan jaringan tersebut. Setiap pemindahan kabel juga harus memperhatikan keberlangsungan layanan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan komunikasi maupun akses internet. Perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses berlangsung bertahap tanpa mengganggu aktivitas warga.

Salah satu tantangan terbesar adalah panjangnya jaringan utilitas yang telah terpasang selama bertahun-tahun. Di sejumlah kawasan, kabel dari berbagai operator berada pada satu koridor yang sama sehingga menciptakan tumpukan yang sulit ditata secara cepat. Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di jalan-jalan utama, tetapi juga di kawasan permukiman padat. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui lokasi prioritas yang harus dibenahi lebih dahulu. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis dibandingkan melakukan penataan secara serentak di seluruh wilayah Jakarta.

Program penataan kabel juga berkaitan dengan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu atau SJUT yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Infrastruktur tersebut memungkinkan berbagai jaringan utilitas ditempatkan pada jalur khusus di bawah tanah. Dengan konsep ini, operator tidak perlu lagi memasang kabel secara terpisah di atas permukaan jalan. Penggunaan koridor bersama juga dinilai lebih efisien dalam jangka panjang. Selain mengurangi kesemrawutan visual, sistem tersebut dapat mempermudah pengawasan dan pemeliharaan.

Pramono menegaskan bahwa penataan kabel bukan sekadar persoalan keindahan kota. Kabel yang menggantung rendah atau tidak tertata dengan baik berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dalam beberapa kasus, kabel yang putus akibat cuaca buruk dapat mengganggu lalu lintas maupun aktivitas masyarakat. Risiko tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembenahan harus terus dilanjutkan. Pemerintah ingin memastikan ruang publik menjadi lebih aman bagi pejalan kaki, pengendara dan warga yang beraktivitas sehari-hari.

Selain aspek keselamatan, keberadaan kabel yang rapi juga dinilai dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Jakarta saat ini terus berupaya memperbanyak ruang publik yang nyaman dan menarik secara visual. Jalan yang bebas dari tumpukan kabel dapat memberikan kesan lebih tertata dan modern. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan daya tarik kawasan tertentu, terutama wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata. Penataan infrastruktur karena itu dipandang sebagai bagian dari transformasi wajah ibu kota.

Pelaksanaan program membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Pembangunan jalur utilitas bawah tanah memerlukan pekerjaan konstruksi yang kompleks, terutama di kawasan dengan kepadatan bangunan dan lalu lintas tinggi. Pemerintah daerah harus memastikan proyek berjalan tanpa menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi masyarakat. Koordinasi dengan operator utilitas juga diperlukan agar proses pemindahan jaringan dapat dilakukan secara efisien. Karena itu, penyusunan tahapan pekerjaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program lima tahun tersebut.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa proses penataan akan berlangsung secara bertahap. Selama pekerjaan berlangsung, kemungkinan terdapat aktivitas konstruksi di sejumlah ruas jalan yang dapat memengaruhi kelancaran lalu lintas. Pemerintah berupaya meminimalkan dampak tersebut melalui pengaturan waktu pekerjaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Informasi mengenai lokasi proyek akan terus disampaikan agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya. Transparansi menjadi penting untuk menjaga dukungan publik terhadap program jangka panjang ini.

Para pengamat tata kota menilai penataan kabel merupakan langkah yang relevan dengan kebutuhan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis nasional. Infrastruktur utilitas yang tertata akan mendukung kualitas layanan perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota modern. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga konsistensi pengawasan setelah proyek selesai. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi munculnya kembali kabel semrawut tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan jangka panjang perlu berjalan beriringan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melihat penataan utilitas sebagai bagian dari pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Integrasi berbagai jaringan di bawah tanah dapat mendukung efisiensi penggunaan ruang perkotaan yang semakin terbatas. Dengan tata kelola yang lebih baik, kebutuhan infrastruktur masa depan juga dapat diakomodasi tanpa menambah kesemrawutan visual. Pendekatan tersebut penting mengingat kebutuhan jaringan telekomunikasi dan data diperkirakan terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Kota modern membutuhkan sistem utilitas yang mampu berkembang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.

Target penyelesaian dalam lima tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin memberikan kepastian arah pembangunan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Meski pekerjaan dilakukan bertahap, adanya tenggat waktu menjadi indikator komitmen dalam menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama. Evaluasi berkala akan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, operator dan masyarakat, penataan kabel diharapkan dapat memberikan perubahan nyata terhadap wajah Jakarta.

Apabila target tersebut tercapai, Jakarta berpeluang memiliki lanskap perkotaan yang lebih rapi, aman dan nyaman dibandingkan saat ini. Pengurangan kabel udara tidak hanya memperbaiki estetika, tetapi juga mendukung kualitas infrastruktur kota secara keseluruhan. Penataan utilitas yang terintegrasi dapat menjadi fondasi bagi pengembangan layanan digital dan komunikasi yang semakin penting di masa depan. Karena itu, program penataan kabel selama lima tahun ke depan menjadi salah satu proyek strategis yang akan menentukan wajah Jakarta sebagai kota metropolitan modern.