Jakarta, 19 Oktober 2026 – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menggantikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Prosesi serah terima berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026). Momen pergantian kepemimpinan tersebut ditandai dengan salam komando antara Maruli dan Tito sebagai simbol penyerahan tanggung jawab pengelolaan wilayah perbatasan negara. Pergantian ini menjadi bagian dari perubahan kelembagaan yang memperluas tugas pengelolaan perbatasan hingga mencakup pembangunan daerah terpencil. Kehadiran Maruli diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT. Dalam prosesi pelantikan, Maruli mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah negara. Pengangkatan tersebut sekaligus menandai perubahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT dengan cakupan tugas yang lebih luas. Sebelumnya, Tito Karnavian menjalankan tanggung jawab sebagai Kepala BNPP secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Dengan perubahan tersebut, Maruli kini memiliki tanggung jawab tambahan untuk mendorong pemerataan pembangunan di kawasan terpencil.

Dalam acara serah terima, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tito menekankan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi. Pengembangan wilayah perbatasan juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Melalui kepemimpinan baru, program yang telah berjalan diharapkan dapat dilanjutkan sekaligus ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Tito turut menyoroti tugas BNPPDT dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi pintu masuk dan keluar aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan. Saat ini, terdapat 15 PLBN yang telah dibangun pemerintah, dengan 12 di antaranya sudah beroperasi. Sementara itu, tiga pos lainnya belum dapat berfungsi secara optimal karena belum tersedia fasilitas pendukung atau pos pasangan di negara tetangga. Keberadaan PLBN dinilai penting untuk memperkuat pelayanan lintas batas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Selain pengelolaan fasilitas tersebut, BNPPDT juga memiliki tanggung jawab mengoordinasikan penyelesaian persoalan batas wilayah negara. Sejumlah segmen perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Timor-Leste masih memerlukan penanganan melalui mekanisme koordinasi dan diplomasi yang berlaku.

Perluasan mandat BNPPDT juga diarahkan untuk menjangkau daerah terpencil yang selama ini menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai contoh wilayah yang membutuhkan perhatian dalam pengembangan infrastruktur serta pelayanan masyarakat. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi salah satu hambatan dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan daerah terpencil membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat konektivitas serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan. Pembangunan tersebut juga dipandang penting untuk memperkuat ketahanan wilayah dan rasa kebangsaan masyarakat.

Sementara itu, Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan menjalankan amanah baru dengan melanjutkan berbagai program yang telah dirintis sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pengembangan BNPP menjadi BNPPDT membawa tanggung jawab lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun ini akan mulai diimplementasikan pada tahun mendatang. Maruli juga berkomitmen mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil lebih optimal. Penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjalankan mandat tersebut. Ia berharap perluasan kewenangan BNPPDT dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Maruli juga menyoroti pentingnya menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah penyangga atau buffer zone yang kuat dari sisi sosial, ekonomi, dan keamanan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan erat dengan kemampuan negara menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Masyarakat yang memperoleh akses ekonomi dan pelayanan publik secara memadai diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menjaga lingkungan serta mendukung pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Maruli akan memanfaatkan pengalaman kepemimpinannya di lingkungan TNI untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program. Meski demikian, pembangunan kawasan perbatasan tetap membutuhkan keterlibatan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing. Kerja sama yang terintegrasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan secara berkelanjutan.

Serah terima kepemimpinan BNPPDT dari Tito Karnavian kepada Maruli Simanjuntak menjadi momentum baru dalam upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil Indonesia. Tito berharap pengalaman Maruli dalam memimpin berbagai satuan TNI dapat menjadi modal untuk menjalankan tanggung jawab yang semakin luas. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program agar pembangunan yang telah direncanakan tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan. Maruli menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang sedang berlangsung sekaligus mengidentifikasi bidang yang masih membutuhkan peningkatan. Dengan mandat baru tersebut, BNPPDT diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan pemerintah serta memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah terdepan. Keberhasilan kepemimpinan baru nantinya akan terlihat dari pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan dan daerah terpencil.