Jakarta, 21 November 2026 – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap temuan empat lokasi yang diduga digunakan sebagai posko aktivitas berkaitan dengan perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa sejumlah lokasi yang diperiksa menunjukkan indikasi adanya aktivitas yang perlu didalami lebih lanjut. Kepolisian kini berupaya mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui hubungan antara kegiatan di posko tersebut dengan dugaan tindak pidana makar. Pengungkapan empat lokasi ini menjadi perkembangan penting dalam penyidikan yang sebelumnya berfokus pada dugaan penyadapan terhadap Presiden. Meski demikian, keberadaan posko tersebut masih merupakan temuan penyidikan dan belum menjadi bukti bahwa seluruh pihak yang berkaitan dengannya telah melakukan tindak pidana.
Susatyo menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas para pihak yang sedang diperiksa. Penggeledahan berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, dan Tangerang. Dari pemeriksaan tersebut, polisi mengidentifikasi sekitar empat tempat yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan yang sedang diselidiki. Namun, Susatyo belum mengungkapkan seluruh alamat maupun pihak yang berkaitan dengan masing-masing lokasi. Ia menyatakan bahwa penjelasan lebih lengkap mengenai temuan penyidik akan disampaikan melalui konferensi pers setelah proses pengumpulan bukti dianggap memadai. Kepolisian juga masih menelusuri apakah terdapat hubungan kegiatan dan komunikasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian berada di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut digeledah penyidik karena diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas yang berkaitan dengan perkara makar. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang kemudian diamankan untuk kepentingan pemeriksaan. Barang-barang tersebut diduga memiliki kaitan dengan tahap persiapan atau permulaan tindakan yang sedang didalami penyidik. Kepolisian juga melakukan penyitaan perangkat elektronik dari lokasi lain untuk membantu mengungkap rangkaian peristiwa. Seluruh barang bukti masih harus dianalisis agar penyidik dapat memastikan relevansinya terhadap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Selain rumah di Bogor, penyidik sebelumnya telah memeriksa sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut berkaitan dengan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara itu, salah satu rumah di Bogor terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Pol Iman Imanuddin. Penggeledahan di sejumlah tempat tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari pengembangan perkara yang lebih luas. Kepolisian berusaha menelusuri aktivitas yang berlangsung di setiap lokasi, termasuk kemungkinan adanya pertemuan atau persiapan tertentu. Meski beberapa nama telah disebut dalam proses penyidikan, keterlibatan seseorang dalam dugaan makar tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Penyidik juga belum mengumumkan secara lengkap peran masing-masing pihak yang diduga berkaitan dengan empat posko tersebut.
Dalam mengusut perkara ini, Bareskrim memusatkan perhatian pada tiga unsur utama yang dinilai penting untuk membangun konstruksi dugaan tindak pidana makar. Unsur pertama berkaitan dengan kemungkinan adanya tindakan persiapan, sedangkan unsur kedua menyangkut dugaan pemufakatan yang berlangsung sejak tahap awal. Unsur ketiga adalah kemungkinan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana tersebut. Ketiga aspek itu diperiksa untuk membedakan antara aktivitas yang masih berupa dugaan atau rencana dengan tindakan yang memenuhi unsur pidana menurut hukum. Penyidik juga melibatkan ahli untuk menilai apakah bukti yang ditemukan dapat mendukung konstruksi perkara. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada dugaan, tetapi juga pada bukti yang dapat diuji secara hukum.
Kasus dugaan makar ini berkembang dari penyidikan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam perkara penyadapan, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Tiga nama lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Meski perkara penyadapan dan dugaan makar memiliki keterkaitan dalam proses penyidikan, keduanya tetap memerlukan pembuktian berdasarkan unsur tindak pidana masing-masing. Kepolisian juga telah memeriksa puluhan saksi untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hingga perkembangan terbaru yang disampaikan penyidik, penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar belum diumumkan secara resmi.
Bareskrim berencana melanjutkan pemeriksaan barang bukti dan memperdalam keterangan saksi sebelum memaparkan perkembangan perkara kepada pihak kejaksaan. Agenda ekspose yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) ditunda hingga pekan berikutnya karena penyidik masih melakukan penggeledahan dan pengumpulan bukti tambahan. Penundaan tersebut dimaksudkan agar konstruksi perkara dapat disusun secara lebih lengkap sebelum memasuki tahapan hukum selanjutnya. Kepolisian juga belum memastikan apakah empat posko yang ditemukan akan menghasilkan penetapan tersangka baru dalam perkara dugaan makar. Kejelasan mengenai fungsi setiap lokasi, hubungan antarindividu, serta barang bukti yang ditemukan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dengan perkembangan tersebut, penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo masih terus berlangsung, sementara seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.




